Wakili Kapolres Banyuasin, Kasi Humas Iptu Sutedjo Hadiri Deklarasi Tolak Politik Uang dan Golput

Read Time:1 Minute, 37 Second

BANYUASIN, Mitrasumsel.com— Menyambut pesta demokrasi Tahun 2024, DPD Sekber Wartawan Indonesia (SWI) Banyuasin mengadakan Deklarasi Tolak, Lawan Politik Uang dan Golput untuk Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang berintegritas.

Acara ini dibuka langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Banyuasin H Hani Syopiar Rustam SH didampingi Sekda Banyuasin Ir Erwin Ibrahim ST MM MBA IPU Asean Eng yang diadakan dihalaman pusat kuliner Banyuasin dan disambut oleh Ketua SWI Banyuasin Budi Alamsyah, Rabu (10/1).

Hadir pada acara ini para Kepala OPD di lingkup Pemkab Banyuasin, Kapolres Banyuasin AKBP Ferly Rosa Putra SIK yang diwakili Kasi Humas Iptu Sutedjo, Kejari Banyuasin, Dandim 0430/ Banyuasin, para LSM, OKP, PWI, SMSI, dan seluruh pengurus DPD SWI Banyuasin.

Kapolres Banyuasin AKBP Ferly Rosa Putra SIK melalui Kasi Humas Polres Banyuasin Iptu Sutedjo sangat mengapresiasi acara yang digelar DPD SWI Banyuasin untuk tolak dan lawan politik uang serta golput dan politisasi sara untuk Pemilu 2024.

“Mari kita sama-sama tolak politik uang dan politisasi sara, karena berdampak buruk seperti tindakan kriminal yang bisa merugikan satu sama lain,” ujar Kasi Humas Polres Banyuasin Iptu Sutedjo saat dibincangi para awak media disela – sela acara tersebut.

Iptu Sutedjo berharap dalam Pemilu ini

dilaksanakan secara jujur dan adil. Siapa pun yang terpilih nanti kita tetap dukung. “Maka dari itu mari kita berkerjasama untuk ciptakan suasana damai dan aman dalam Pemilu 2024 mendatang,” tegas dia.

Ia kembali menegaskan, untuk di tegakan hukum ketika diketahui terjadinya politik uang dan politisasi sara dalam menjelang pemilu 2024 mendatang.”Pihak Kepolisian Banyuasin siap untuk membantu dan mengawasi saat menjelang Pemilu 2024 mendatang,” ungkap dia.

Dikatakan dia, bahwa Politik uang adalah suatu bentuk pemberian janji atau menyuap seseorang supaya orang tersebut menjalankan haknya untuk memilih sesuai kehendak pemberi suap, pada saat pemilihan umum.

“Hal tersebut bisa dilakukan menggunakan uang ataupun barang. Saat ini praktik politik uang banyak sekali terjadi di tengah masyarakat dan ini harus dilawan,” pungkas dia.

(IND*)