Sekda lantik 53 Pejabat Fungsional.

Read Time:1 Minute, 26 Second

www.mitrasumsel.com_

PANGKALAN BALAI – Penjabat Bupati Banyuasin Muhammad Farid S.STP M.Si melalui Sekretaris Daerah Banyuasin Ir. Erwin Ibrahim ST MM MBA IPU Asean Eng secara resmi melantik 53 Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke Dalam Jabatan Fungsional tertentu dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang berlangsung di Pendopoan Rumah Dinas Bupati Banyuasin Selasa (17/12/2024).

Dalam sambutannya Sekda Banyuasin menjelaskan pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Fungsional Tertentu ini berdasarkan pada proses yang telah dilalui sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 7 Tahun 2017 yang telah diubah melalui Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi.

“Dalam Pelantikan Pejabat Fungsional Tertentu ini terdapat tiga kategori mekanisme pengangkatan jabatan fungsional, yaitu pengangkatan pertama dari formasi cpns untuk guru, pengangkatan melalui perpindahan Jabatan untuk jabatan fungsional lain, atau dan pengangkatan melalui penyesuaian perubahan nomenklatur untuk jabatan fungsional bidang PUPR,” ujarnya.

Erwin menambahkan, perjalanan pelantikan Jabatan fungsional hari ini memakan waktu yang cukup lama, yaitu dimulai penyampaian usulan Pertimbangan Teknis kepada Badan Kepegawaian Negara melalui Surat Penjabat Bupati Banyuasin Nomor : 800/86/BKPSDM/2024 tanggal 27 September 2024 perihal Permohonan Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Terkait Perubahan Nomenklatur Jabatan Fungsional Bidang PUPR dan Pengangkatan PNS ke Dalam Jabatan Fungsional Guru serta Jabatan Fungsional Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

“Akhirnya dikeluarkan Surat Banyuasin, hingga akhirnya Pertimbangan Teknis Kepala BKN.

(Ind/Amr*)