Terapkan Good Governance, Pj Bupati Banyuasin Bawa Rombongan Konsultasi ke Kemendagri

Read Time:1 Minute, 53 Second

JAKARTA, Mitrasumsel.com–— Penjabat Bupati Banyuasin Hani Syopiar Rustam berupaya menjadikan daerahnya terbaik dalam penerapan Good Governance. Untuk itu, Pj Bupati Hani membawa sejumlah gerbong pemerintahan daerahnya belajar dan berkonsultasi dengan sejumlah pejabat eselon II di Kementerian Dalam Negeri.

Hani Syopiar Rustam dan rombongannya mengawali kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Jumat (17/11/2024).

Selain membahas mengenai pengelolaan dan pinjam pakai aset, pertemuan yang dihadiri Asisten III Setda Kab. Banyuasin, Kabag Umum Setda Kab. Banyuasin, Kadis Kominfo.SP Kabupaten Banyuasin, Kabid Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin, juga membahas mengenai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Menurut Kasubdit BLUD, Raden Wisnu Saputro yang turut mendampingi Kunker Pj Bupati Banyuasin, tujuan utama dari pembentukan BLUD adalah untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Lebih lanjut Wisnu menyampaikan bahwa selain bidang kesehatan yang merupakan target BLUD, daerah dapat menerapkan BLUD bidang pendidikan, kebersihan dan persampahan.

Merespon hal tersebut, Pj Bupati Hani menyatakan Pemkab Banyuasin telah memiliki BLUD bidang Kesehatan dan akan menjajaki BLUD bidang lainnya. “Kita akan menjajaki dan mendorong agar ke depan BLUD dapat diterapkan pada bidang kebersihan (persampahan) dan pendidikan,” ungkap Hani.

Setelah berkoordinasi terkait BLUD, Pj. Bupati Hani lebih lanjut berkonsultasi dengan Plh. Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Muhammad Valiandra. Dalam pertemuan didiskusikan arah kebijakan penganggaran belanja daerah 2024 terutama terkait Pemilu, hibah/bansos, barang/jasa dan kesra pegawai.

Hani tak menyia-nyiakan kesempatan kunjungan kerja kali ini untuk menggali informasi dan pemahaman sebanyak-banyaknya. Usai sholat Jumat dan istirahat makan siang, Pj. Bupati Banyuasin dan rombongan melanjutkan konsultasi ke Direktorat Penataan Daerah dan DPOD Ditjen Otda Kemendagri. Di sini membahas regulasi dan arah kebijakan pemekaran daerah, mengingat adanya aspirasi pemekaran Kabupaten Banyuasin menjadi Banyuasin Timur.

Selesai? Ternyata belum. Di penghujung hari, Pj.Bupati Hani melanjutkan kunjungannya ke Direktur Fasilitasi KDH dan DPRD Ditjen Otda Kemendagri untuk koordinasi pelaksanaan tugas dan diskusi perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Setelah itu, berkoordinasi dengan Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Ditjen Bina Adwil Kemendagri (Edi Suharmanto).

“Kami berencana membangun gedung dan menambah fasilitas Damkar di Banyuasin membutuhkan dukungan dari Pusat,” kata Pj.Bupati Hani. Langsung direspon oleh Direktur Edi Suharmanto, “Kabupaten Banyuasin diprioritaskan untuk mendapat mobil Damkar dan Ambulance eks Jepang, pompa pemadam lengkap dan peralatan Linmas”. Tandasnya. (ind*)