11 Kebijakan Strategis Akan Jadi Program Prioritas Pj Bupati Banyuasin.

Read Time:4 Minute, 30 Second

11 Kebijakan Strategis Akan Jadi Program Prioritas Pj. Bupati Banyuasin.

PALEMBANG, Mitrasumsel.com — Program prioritas Penjabat Bupati Banyuasin, H. Hani Syopiar Rustam, SH menjadi topik hangat dalam podcast Pj Bupati Banyuasin dengan Sriwijaya Post dan Tribun Sumsel diselenggarakan di Graha Tribun Sumsel, Bukit Kecil, Palembang, Selasa (21/11/2023).

Dalam Podast ini, Pj. Bupati Banyuasin Hani S. Rustam menyampaikan Berdasarkan UU 10 Tahun 2016, PP 6 Tahun 2005, dan Permendagri 4 Tahun 2023 Tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Dan Penjabat Wali Kota antara lain dinyatakan bahwa tujuan adanya Penjabat Kepala Daerah untuk menjamin kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik di daerah, pada daerah yang mengalami kekosongan jabatan. Untuk Pj. Gubernur disyaratkan JPT Madya sedangkan Pj. Bupati/Walikota disyaratkan JPT Pratama.

“Dengan Berakhirnya periode Bupati Banyuasin pada tanggal 18 September 2023 sekaligus pada tanggal tersebut saya diamanahkan untuk menjadi PJ Bupati Banyuasin berdasarkan Kepmendagri Nomor 100.2.1.3-3735 Tahun 2023. Keberadaan Saya sebagai Pj. Bupati Banyuasin untuk menyelenggarakan pemerintahan, kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Banyuasin,” paparnya.

Lebih lanjut, H. Hani S. Rustam sampai dengan akhir tahun 2023 ini akan berusaha memprioritaskan semaksimal mungkin mencapai apa yang sudah menjadi target dan sasaran serta Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin sebelumnya sebagaimana tercantum Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Banyuasin 2018-2023.

Setelah melakukan forum pertemuan dengan seluruh Kepala OPD dan jajarannya, setelah berkomunikasi, memetakan dan melakukan evaluasi terhadap perkembangan pencapaian indikator kinerja dari seluruh aspek pembangunan (aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing).

Berdasarkan mapping capaian tersebut, H. Hani S. Rustam menyakini bahwa 7 (tujuh) Prioritas Banyuasin dalam RPJMD 2018-2023 sudah baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Untuk itu, Saya mengajak Kepala OPD dan jajarannya untuk melanjutkan program tersebut sekaligus memberikan arahan untuk langkah pencapaian target kinerja dan anggaran 2023 serta menjadikannya sebagai bahan untuk arah kebijakan strategis dalam perbaikan dan penajaman kebijakan kedepan untuk membangun Banyuasin ini sehingga sesuai dengan harapan masyarakat Banyuasin,” lanjut Ayah dari 3 anak ini.

Dengan Komunikasi secara intens dengan seluruh jajaran di Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Pj. Bupati Banyuasin berusaha menemukan hal-hal yang perlu treatment secara cepat dan tepat. “Untuk itu dari jargon Kerja Keras, Kerja Cerdas, dan Kerja Iklas, Saya perlu melengkapi jargon ini dengan Kerja Tuntas agar seluruh jajaran pelayan publik di Kabupaten Banyuasin memberikan effort lebih pada setiap tugas dan tanggungjawabnya masing-masing, sehingga bukan hanya sekedar bekerja tapi kita sebagai ASN bertanggungjawab untuk memberikan kepastian tuntas untuk tugas dan kewajiban kita masing-masing,” tambahnya.

Menghadapi Tahun 2024, saya juga tetap akan memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyuasin 2024-2026 yang antara lain terdapat 3 (tiga) prioritas kedepan:

1. Pembangunan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.

2. Peningkatan Infrastruktur, Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan.

3. Pembangunan Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi.

Dalam menjalani amanah sebagai Pj. Bupati Banyuasin dan setelah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh jajaran pemerintah, DPRD, Forkopimda serta masyarakat dan hasil telaah maka ada 11 kebijakan strategis akan diambil antara lain:

1. Pembangunan Intensif Kota Pangkalan Balai,

menciptakan kondisi Pangkalan sebagai cerminan Wajah Ibukota Kabupaten Banyuasin sehingga layak menjadi kebanggaan bersama.

2. Mewujudkan peningkatan ketersediaan air bersi h.Persentase Penduduk Berakses Air Minum Kabupaten Banyuasin 2022 masih diangka 67,33 persen, angka ini sangat perlu diitngkatkan dengan berbagai upaya dan sumber pendanaan.

3. Penurunan Inflasi dengan melaksanakan pasar murah. Inflasi yang akhir-akhir ini meningkat perlu kebijakan untuk mengimbanginya. Dengan bekerjasama dengan CSR dan petani, Pemkab Banyuasin membeli dan menjual dengan harga lebih murah dari pasar.

4 Penurunan Kemiskinan, meski sudah diangka satu digit namun jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuasin cenderung rentan meningkat, untuk itu diperlukan kebijakan yang saling crosscutting antar urusan sehingga dapat tepat sasaran.

5. Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan Ektrem Banyuasin meningkat dari tahun 2021 diangka 2,25 menjadi 3,07 di tahun 2022, sehingga perlu upaya yang nyata dan tepat sasaran untuk mencapai target nasional di NOL PERSEN.

6. Penurunan Stunting. Sesuai Kebijakan Nasional kondisi Stunting Banyuasin meningkat di tahun 2022 sehingga kitaperlu mengevalusi faktor-faktor peningkatan sehingga solusinya juga dapat menyasar sesuai target nasional diangka 14 persen. Stunting melalui Dinas Kesehatan dan DP2PA2KB menggalangkan penyuluhan tentang stunting dan mengaktifkan posyandu, memeriksa kehamilan agar gejala stunting dapat diatasi sejak dini.

7. Pemberian Beasiswa bekerjasama dengan pihak perusahaan.

8. Meningkatkan prestasi atlit Banyuasin.

9. Meningkatkan Pendapat Asli Daerah dengan Konsentrasi Meningkatkan Pelayanan. Potensi yang cukup besar dari capaian PAD di Kabupaten Banyuasin, sebagai kawasan wilayah Hinterland Kota Palembang, banyak potensi yang belum di maksimalkan. Bukan hanya fokus intesifikasi dan ekstensifikasi lebih dari itu harus fokus pada peningkatan layanan yang akan mendorong ke peningkatan PAD.

10. Pelayanan Kolaboratif menuju Layanan Mudah Cepat dan Gratis. Pelayanan lengkap dari Dukcapil, PTSP, Kesehatan, KB, Perpustakaan, dan Koperindag menjadi satu kesatuan pelayanan digelar dengan jemput bola ke beberapa titik yang ada di Kabupaten Banyuasin.

11. Unit Layanan Terpadu serta Penambahan Gerai Layanan Terpadu di CGC.

Hal ini merupakan rintisan awal terhadap kebijakan pembangunan Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Banyuasin pada 27 November 2023. Untuk wilayah Talang Kelapa dan sekitarnya akan dimudahkan mendapatkan pelayanan terpadu dan akan menyusul di Kota Pangkalan Balai tanggal 30 Desember 2023.

Untuk menyukseskan Pemilu 2024, Pj. Bupati Banyuasin mengajak netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak berpolitik praktis, ikut menyukseskan pesta demokrasi 14 Februari 2024 dan menyelenggarakan Pemilu yang damai. Selama 2 (dua) bulan kepemimpinan H. Hani Syopiar Rustam telah melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutlah) dengan terus melakukan pemantauan setiap titik api yang muncul dengan antisipasi waspada bencana.(ind*)